Mengapa Kita Menolak Konsep “Ketuhanan yang Berkebudayaan”?

Oleh: Ahmad Dzakirin

Kata Bung Hatta, Sila Pertama dalam Pancasila tidak hanya menyerukan praktik berketuhanan yang berbudi pekerti dan saling menghormati satu sama lain, namun lebih dari itu, menghendaki nilai-nilai ketuhanan (agama) menjadi arah dan prinsip dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Oleh karena itu, para pendahulu kita memutuskan mengubah susunan sila ketuhanan dari nomer buncit ke wahid, seperti yang sebelumnya diusulkan Bung Karno dalam pidatonya pada 1 Juli 1945.

Bagi Bung Karno, Pancasila memiliki dua fundamen. Fundamen pertama adalah politik dan menempati urutan pertama, sedangkan fundamen moral sebagai penutupnya. Tersirat, fundamen politik didahulukan sebelum fundamen moral.

Kembali menurut Bung Hatta, dengan perubahan urutan tersebut, para pendiri bangsa kita menghendaki sila pertama Ketuhanan yang Maha Esa menjadi dasar dalam pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara, sekaligus menjadi jiwa bagi penyelenggaraan pemerintahan yang benar, jujur dan adil.

Adapun sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi praktik kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kedua sila itulah yang menjadi pedoman untuk mewujudkan persatuan bangsa (sila ketiga), demokrasi politik dan ekonomi (sila keempat) dalam rangka menuju kesejahteraan bangsa (sila kelima sebagai tujuan akhirnya).

Jadi, masuknya agenda RUU HIP di tengah pandemi menyiratkan dua pesan:

Pertama, memutar mundur jarum sejarah dari konsensus nasional pada 22 Juni  atau revisinya, pada 18 Agustus 1945 ke tanggal 1 Juni 1945 ketika Pancasila untuk pertama kalinya diusulkan Bung Karno.

Kedua, praktik Pancasila yang menyimpang pada Orla (Orde Lama), berikut bangkitnya PKI,  ketika Pancasila diperas (baca: diperah) menjadi Trisila dan akhirnya Eka Sila. Praktik ini pula yang melahirkan otoritarianisme Orde Lama dan selanjutnya, Orde Baru (Orba).

Jadi, mau diulang lagi?

Leave a Reply